Indikasi Korupsi di Majalengka: Ada Mark-up Miliaran, Bagi-Bagi Fee, Pengawas Terlibat!

Sebuah pengadaan menggunakan uang publik di Kabupaten Majalengka memperlihatkan pola yang sulit disebut sekadar kesalahan administrasi. Nilai transaksinya mencapai lebih dari Rp6,5 miliar. Namun, biaya pekerjaan yang dapat dikonfirmasi hanya sekitar Rp2,18 miliar.

Selisih lebih dari Rp3,67 miliar kemudian mengalir melalui sejumlah perantara, pembagian fee bertarif tetap, dan pengembalian tunai tanpa daftar penerima yang definitif. Harga diduga dikondisikan secara terpusat, sedangkan pihak yang menerima pembayaran secara formal ternyata bukan pelaksana pekerjaan sebenarnya.

Dari mana uang tersebut berasal? Siapa yang menetapkan harga, menempatkan para perantara, dan membagikan selisihnya? Mengapa miliaran rupiah baru dikembalikan setelah skema ini ditemukan pemeriksa?

Laporan premium ini membuka objek pengadaan, sumber anggaran, pekerjaan sebenarnya, peta aktor, jalur peredaran uang, penerima manfaat, dokumen yang harus ditelusuri, serta unsur-unsur korupsi yang mulai terlihat. Jadilah member untuk membaca laporan dan seluruh data pendukungnya secara utuh.