Pusaran Indikasi Korupsi BBM Dinsos Tasikmalaya

BPK menemukan belanja BBM Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sebesar Rp215,3 juta tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang membuatnya lebih serius, dinas tersebut memiliki alat pencetak struk dan BPK mencatat bukti belanja dibuat untuk “menyesuaikan dengan pagu anggaran”. Seluruh uang memang telah dikembalikan—tetapi siapa yang membuat struk, meloloskan pembayaran, menerima uang, dan menghimpun pengembaliannya?

Konten premium ini membongkar pusat temuan, peta aktor, mekanisme reimbursement, aliran APBD, tanggung jawab pejabat, hingga konstruksi indikasi korupsi yang dapat diuji melalui dokumen dan data digital. Jadilah member untuk mendapatkan artikel investigatif berbasis LHP BPK yang tajam, terukur, kuat secara hukum, dan siap memperkuat citra media Anda.

Sudah disediakan paket atribut SEO dan 3 judul alternatif.